CIREBONMU.COM, Sleman – Pimpinan Pusat Muhammadiyah melaksanakan Konsolidasi Nasional selama dua hari, Sabtu dan Ahad (27-28/7/24) di Universitas ‘Aisyiyah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Diikuti segenap PP Muhammadiyah, majelis dan lembaga, organisasi otonom tingkat pusat, hingga perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia. Pada Konsolnas ini dihasilkan satu dokumen yaitu Risalah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang berisi sembilan poin penting.
Kesembilan poin tersebut antara lain, tentang sosialisasi Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT), anjuran penguatan dakwah untuk masalah sosial dan moral, mendorong untuk terciptanya keadilan dan memangkas kesenjangan, transisi pemerintah hasil Pemilu 2024, menyongsong Pilkada 2024, perluasan dakwah bidang ekonomi, menjadikan pendidikan pilar strategis membangun bangsa Indonesia, putusan penyelenggaraan Tanwir pada 15-18 November 2024 di Kupang, dan tentang pengelolaan tambang. Seluruh dokumen hasil dari Konsolnas Muhammadiyah ini dibacakan langsung oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.
Baca Juga : Haedar Nashir : Muhammadiyah Terus Berkiprah Mencerdaskan dan Memajukan Bangsa
Pada kesempatan ini Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan bahwa Konsolnas ini adalah agenda rutin yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah diikuti oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia. Sementara terkait tambang itu bagian dari salah satu pembahasan pada Konsolnas Muhammadiyah ini.
Terkait hal ini, PP Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, hukum, Majelis/Lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.
Haedar menambahkan, Muhammadiyah telah mengkaji selama lebih dari dua bulan untuk menentukan sikap terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah. Haedar Nashir menyebut keputusan yang diambil tidak ikut-ikutan dari pihak manapun. Keputusan ini diambil melalui proses panjang yang seksama dan melalui banyak pertimbangan, serta masukan. Hal ini sudah biasa di Muhammadiyah dan dalam mengambil sikap pun sesuai dengan keilmuan serta melalui sistem organisasi.
Baca Juga : Dubes Jepang untuk Indonesia Minta Pandangan Muhammadiyah Soal Perkembangan Islam
Pertimbangan dari berbagai sisi, dan melalui sistem organisasi ini menurut Haedar yang menjadi alasan Muhammadiyah selama ini belum menentukan sikap resminya. Haedar juga menyampaikan, Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy ditunjuk sebagai ketua tim yang akan mengelola tambang nantinya. Dan Kami juga ingin punya role model yang tidak merusak lingkungan, dan tidak menimbulkan perselisihan.
Namun demikian Haedar mengaku itu tidak mudah, tapi ini bagian tantangan untuk Muhammadiyah yang selama ini telah bergerak di banyak bidang. Kami juga menghargai semua saran dan kritik yang disampaikan serta berbeda pandangan. Dan apabila nanti dalam perjalanan tim yang dibentuk menemukan aral yang tidak bisa menjadikan tambang yang ramah lingkungan dan Kesejahteraan rakyat, Muhammadiyah akan mengembalikan Izin ke pemerintah. (CM)
